Poin penting
- Dana haji khusus adalah milik jemaah, bukan kekayaan negara.
- Agung Firman Sampurna menjadi saksi ahli dalam sidang kasus kuota haji.
- JPU KPK sebelumnya mengklaim kerugian negara mencapai Rp622 miliar.
Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna, menegaskan tidak adanya kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama periode 2023-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pernyataan ini disampaikan saat Agung dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa (10/11).
Agung menjelaskan bahwa penentuan kerugian negara harus mengacu pada definisi dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ia menyatakan bahwa seluruh aspek terkait kerugian keuangan negara tidak terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Alasan utamanya adalah fakta hukum bahwa dana penyelenggaraan ibadah haji merupakan kekayaan milik jemaah, bukan aset kekayaan negara.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang lanjutan pada Selasa (27/10/2026) menyebut terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp622 miliar. Jaksa mengklaim kerugian itu timbul akibat perbuatan melawan hukum oleh para terdakwa, yaitu Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba. Namun, Agung berpandangan keuntungan yang diperoleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau travel haji tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara karena dana yang digunakan bukan berasal dari kekayaan negara.
Yaqut Cholil Qoumas didakwa melakukan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Sidang kasus ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.










Komentar