Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Ahli Hukum Sebut Kewenangan Pengaturan Kuota Haji Tambahan Ada di Menteri Agama

Foto dari laporan SindoNews: Ahli Hukum Sebut Kewenangan Pengaturan Kuota Haji Tambahan Ada di Menteri Agama
Foto: SindoNews

Poin penting

  • Kewenangan atur kuota haji tambahan ada di Menag.
  • Penetapan kuota bersifat deklaratif menurut ahli hukum.
  • Sidang korupsi kuota haji berlangsung di Jakarta Pusat.

Richo Andi Wibowo, ahli hukum administrasi negara yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa pengaturan kuota haji tambahan menjadi kewenangan Menteri Agama. Pernyataan tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Richo menjelaskan bahwa penetapan kuota bersifat deklaratif untuk mengukuhkan jumlah yang telah diperoleh ke dalam dokumen hukum.

Pengakuan ini disampaikan saat sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama tahun 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menggali pemahaman Richo mengenai Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 64 undang-undang terkait kewenangan menteri menetapkan kuota reguler, khusus, dan tambahan.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Menurut ANTARA Yogyakarta, perkara ini berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →