Poin penting
- Dian sebut tiga syarat uang jadi keuangan negara.
- Uang harus dikelola lewat mekanisme APBN.
- Pengaturan dilakukan menteri keuangan sebagai bendahara.
Dian Puji Nugraha Simatupang, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjelaskan batasan keuangan negara dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama tahun 2023-2024. Sidang berlangsung di ruang Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, menurut Media Indonesia.
Dian dihadirkan sebagai saksi ahli oleh kubu Gus Yaqut dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, menurut Media Indonesia. Keduanya dituduh melakukan korupsi terkait kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 2024, menurut Media Indonesia.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Menurut Media Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi menduga penerbitan Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang membagi kuota tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler telah merugikan keuangan negara.
Dian merujuk Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Hak negara akan menambah nilai kekayaan bersih negara, sedangkan kewajiban negara menjadi pengurang kekayaan bersih tersebut.
Dian menguraikan teori Public and Private Regime Rate yang dikemukakan Joseph Proudhon. Ia menyebut penyimpanan uang di kas negara juga menjadi indikator bahwa uang tersebut merupakan bagian dari keuangan negara.
Dian menegaskan terdapat tiga kata kunci untuk menentukan apakah suatu uang termasuk keuangan negara. Ketiganya adalah dikelola melalui mekanisme APBN, diatur oleh menteri keuangan selaku bendahara negara, serta seluruh biaya pengelolaannya dibebankan kepada APBN.










Komentar