Poin penting
- Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan Faisal Simangunsong menerbitkan surat klarifikasi.
- Keberadaan alat berat tersebut menuai protes dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara, yang mendesak penghentian sementara penggunaannya di Gunung Sibayak.
- Penyelidikan dan penjelasan terbuka kepada publik dinilai sangat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dan pemulihan ekosistem Gunung Sibayak.
Berdasarkan laporan IDN Times sumut, Antara, dan Media Indonesia, kemunculan alat berat ekskavator dan rombongan motor trail di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, memicu sorotan publik di tengah masa penutupan kawasan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan sebelumnya telah menerbitkan surat larangan seluruh aktivitas wisata dan pendakian demi pemulihan ekosistem, yang kini diperpanjang hingga 5 Desember 2026.
Di media sosial, dokumentasi yang beredar memperlihatkan video acara bertajuk Sibayak Mountain Enduro yang digelar pada Minggu (15/11/2026), serta keberadaan alat berat di kawasan gunung. Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution merespons rekaman tersebut dengan menyatakan belum menerima laporan resmi dan belum mengetahui kehebohan yang terjadi di media sosial. Bobby menegaskan dirinya tidak pernah memberikan izin untuk ajang balap trail di Gunung Sibayak dan langsung menagih laporan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut.
Baca juga Pakar: Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Dibentuk Bertahap
Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan Faisal Simangunsong menerbitkan surat klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa penggunaan dan operasional ekskavator dilakukan oleh pihak pengelola untuk meningkatkan aksesibilitas jalur pendakian serta menyusun dan memperbaiki fungsi jalur evakuasi darurat bagi pendaki. Di sisi lain, pihak pengelola menyatakan tidak mengetahui siapa penyelenggara kegiatan balap motor trail di kawasan konservasi tersebut.
Keberadaan alat berat tersebut menuai protes dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara, yang mendesak penghentian sementara penggunaannya di Gunung Sibayak. Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba mempertanyakan alasan pemerintah mengerahkan ekskavator di tengah penutupan kawasan. Atas temuan itu, Walhi Sumut meminta Kementerian Kehutanan memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Langkah penyelidikan juga didorong oleh Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu, yang meminta otoritas terkait segera mengusut aktivitas ekskavator dan motor trail tersebut. Penyelidikan dan penjelasan terbuka kepada publik dinilai sangat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dan pemulihan ekosistem Gunung Sibayak. Meski demikian, dukungan tetap diberikan terhadap kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif yang memberi dampak positif bagi UMKM serta ekonomi masyarakat lokal.












Komentar