Poin penting
- BIN tidak memiliki kewenangan penyidikan hingga penangkapan pelaku spionase.
- Digitalisasi memudahkan pengambilan data dan menyulitkan deteksi spionase.
- KUHP perlu dikaji ulang untuk menjangkau spionase modern.
Ancaman spionase digital menjadi perhatian serius bagi keamanan nasional Indonesia, dengan ahli menyoroti kerentanan data strategis serta keterbatasan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menangani pelaku.
Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menjelaskan bahwa posisi geografis dan strategis Indonesia menjadikannya potensi sasaran spionase. Ia mengatakan informasi mengenai rahasia dagang dan industri dapat menjadi target karena berpotensi memberikan keunggulan ekonomi maupun strategis bagi negara lain. Menurut Edy, pengaturan mengenai spionase perlu diperjelas agar mencakup berbagai kegiatan pengumpulan informasi, baik di bidang ekonomi, militer, maupun politik, agar penanganannya memiliki landasan yang memadai.
Baca juga Komdigi Akan Minta Google Klarifikasi Penutupan Lebih dari 19 Ribu Kanal YouTube
Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menilai digitalisasi informasi kritis telah mengubah lanskap intelijen. Ia menambahkan bahwa aktivitas pengambilan data oleh pihak lain semakin mudah dilakukan dan berpotensi sulit terdeteksi. Ardi menekankan pentingnya penyesuaian hukum terhadap perkembangan teknologi, termasuk mengkaji kembali definisi spionase dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar mampu menjangkau bentuk-bentuk spionase modern.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan bahwa spionase merupakan aktivitas pengumpulan informasi yang dapat mencakup bidang ideologi, politik, hingga ekonomi. Ia juga menyebutkan urgensi penyusunan undang-undang khusus yang mengatur pemberantasan spionase.
Media Indonesia melaporkan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki keterbatasan kewenangan saat ini karena tidak dibekali fungsi penyidikan lanjutan hingga penangkapan terhadap pelaku spionase. Urgensi penguatan landasan hukum ini dinilai mendesak mengingat dinamika geopolitik dan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang membuat kedaulatan data nasional semakin terancam.












Komentar