Poin penting
- Pembiayaan PPPK paruh waktu pada tahun 2026 masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp300 miliar, sebagaimana dilaporkan Antara.
- Pemerintah pusat bersama DPR RI telah menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 yang mencakup berbagai profesi.
- Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor berharap kebutuhan anggaran tersebut dapat ditanggung pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Bogor membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar untuk mengonversi status 9.687 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027, menurut Antara. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan menyatakan estimasi tersebut di Cibinong pada Senin, sejalan dengan rencana perubahan status kepegawaian yang berlaku mulai 1 Januari 2027.
Pembiayaan PPPK paruh waktu pada tahun 2026 masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp300 miliar, sebagaimana dilaporkan Antara. Pemkab Bogor sebelumnya telah mengukuhkan sebanyak 9.687 PPPK paruh waktu pada 14 November 2025 sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah, menurut Antara.
Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026
Pemerintah pusat bersama DPR RI telah menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 yang mencakup berbagai profesi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 6 November 2026 mengatakan kebijakan tersebut diputuskan setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan dan berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI, menurut JPNN.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor berharap kebutuhan anggaran tersebut dapat ditanggung pemerintah pusat. Menurut dia, apabila seluruh pembiayaan tersebut ditanggung pemerintah pusat, APBD Kabupaten Bogor berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp600 miliar.











Komentar