Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Anggota DPR minta penegakan hukum karhutla diikuti pemulihan hutan

Anggota DPR Rina Saadah mendesak penegakan hukum karhutla disertai pemulihan lingkungan dan ganti rugi transparan.

Foto dari laporan Antara: Anggota DPR minta penegakan hukum karhutla diikuti pemulihan hutan
Foto: Antara

Poin penting

  • Rina Saadah minta penegakan hukum karhutla diikuti pemulihan lingkungan.
  • Inpres Nomor 3 Tahun 2020 atur pembayaran ganti rugi rehabilitasi.

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah meminta penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diikuti dengan langkah pemulihan lingkungan dan penanganan kerugian masyarakat. Ia menilai penetapan tersangka saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan penghitungan kerusakan yang transparan.

Rina menekankan bahwa padamnya api bukan berarti persoalan karhutla selesai. Ia mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk segera menghitung nilai kerusakan lingkungan serta kerugian warga secara detail dan transparan. Penghitungan ini menjadi dasar penentuan kebutuhan pemulihan, pembagian tanggung jawab, dan langkah penagihan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Baca juga Pakar: Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Dibentuk Bertahap

Menurut Rina, perusahaan yang terbukti bertanggung jawab harus ikut menanggung biaya pemulihan lingkungan hingga kerugian masyarakat akibat karhutla. Ia mengingatkan kewajiban tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang mengatur penegakan hukum sekaligus pembayaran ganti rugi untuk rehabilitasi.

Rina juga menjelaskan bahwa pemulihan lingkungan dan penanganan kerugian warga harus dibedakan. Ia menegaskan prinsip pencemar membayar sebagai arah pertanggungjawaban lingkungan. Dalam hal kerugian masyarakat, pengeluaran tersebut meliputi biaya berobat akibat gangguan kesehatan, sehingga perlu dihitung secara rinci.

Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 29 Oktober 2026 mengumumkan telah menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla di berbagai wilayah Indonesia. Rina menilai penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada penetapan 20 korporasi tersebut, melainkan harus dilanjutkan dengan langkah konkret pemulihan.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →