Poin penting
- DPR tolak hapus unsur kerugian dari definisi korupsi.
- Usulan DEN mengacu pada konvensi anti-korupsi PBB.
- Penetapan kerugian harus melalui pemeriksaan BPK.
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menolak usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk menghapus unsur kerugian keuangan negara dari definisi tindak pidana korupsi. Penolakan ini disampaikan sebagai respons atas rekomendasi DEN yang mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC).
Ia memperingatkan hal ini dapat mengaburkan status korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, yang saat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 603 dan Pasal 604. Menurut Fajar, ia menilai penyesuaian standar internasional tidak seharusnya menghilangkan karakteristik pengaturan korupsi di Indonesia.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan penyelarasan definisi korupsi dengan UNCAC karena penerapan unsur kerugian negara dinilai membebani iklim bisnis, khususnya bagi entitas seperti badan pengelola investasi Danantara. Namun, Soedeson menyatakan ketidaksetujuannya dengan argumen tersebut. Ia menjelaskan UNCAC memberikan ruang bagi negara peserta menyesuaikan ketentuan dengan sistem hukum domestik.
Soedeson juga menekankan bahwa penetapan kerugian keuangan negara harus didasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan ditentukan sepihak oleh penyidik. Ia mendorong kepastian hukum agar wewenang mutlak dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian berada di tangan BPK. Media Indonesia melaporkan bahwa Soedeson menilai instrumen penindakan korupsi dan keberadaan KPK sangat krusial untuk membendung kebocoran anggaran pembangunan nasional.
Penolakan terhadap gagasan ini juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil dari Fraksi PKS. Tribunnews melaporkan bahwa kedua anggota komisi tersebut menilai gagasan penghapusan unsur kerugian berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Soedeson menambahkan secara historis, Indonesia merumuskan unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian sejak era pascakemerdekaan untuk menyesuaikan kondisi darurat moral dan kebocoran kas negara.











Komentar