Poin penting
- RUU Kadin mengatur pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis antaranggota.
- Draf RUU Kadin terdiri atas 13 bab dan 43 pasal.
- RUU Kadin juga mengatur fungsi advokasi, kode etik, dan majelis kehormatan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menyatakan pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis menjadi salah satu pokok pengaturan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin), seperti dilaporkan Antara.
Draf RUU tersebut mengatur pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis untuk memfasilitasi perselisihan antaranggota melalui mediasi dan/atau arbitrase.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Adisatrya menjelaskan RUU Kadin merupakan usul inisiatif DPR RI yang terdiri atas 13 bab dan 43 pasal.
Selain lembaga penyelesaian sengketa bisnis, RUU itu memuat pengaturan mengenai kedudukan Kadin, fungsi advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan, kode etik, majelis kehormatan, serta sistem data dan informasi Kadin.
Menurut Adisatrya, pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin mendesak dilakukan untuk menyesuaikan kerangka hukum organisasi tersebut dengan perkembangan dunia usaha dan dinamika ekonomi modern.
Ia menyampaikan perubahan struktur industri, integrasi perdagangan global, digitalisasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan dan daya saing membuat Kadin perlu memiliki kelembagaan yang lebih relevan dan adaptif.
Komisi VI DPR RI menargetkan pembahasan RUU Kadin bersama pemerintah dapat rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.











Komentar