Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Antara: RUU Kadin Muat Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

Draf RUU Kadin yang diinisiasi DPR memuat aturan lembaga sengketa bisnis dan ditargetkan rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Foto dari laporan Investor ID: RUU Kadin Atur Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Bisnis, Dorong Kepastian Iklim Usaha
Foto: Investor ID

Poin penting

  • RUU Kadin mengatur pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis antaranggota.
  • Draf RUU Kadin terdiri atas 13 bab dan 43 pasal.
  • RUU Kadin juga mengatur fungsi advokasi, kode etik, dan majelis kehormatan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menyatakan pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis menjadi salah satu pokok pengaturan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin), seperti dilaporkan Antara.

Draf RUU tersebut mengatur pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis untuk memfasilitasi perselisihan antaranggota melalui mediasi dan/atau arbitrase.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Adisatrya menjelaskan RUU Kadin merupakan usul inisiatif DPR RI yang terdiri atas 13 bab dan 43 pasal.

Selain lembaga penyelesaian sengketa bisnis, RUU itu memuat pengaturan mengenai kedudukan Kadin, fungsi advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan, kode etik, majelis kehormatan, serta sistem data dan informasi Kadin.

Menurut Adisatrya, pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin mendesak dilakukan untuk menyesuaikan kerangka hukum organisasi tersebut dengan perkembangan dunia usaha dan dinamika ekonomi modern.

Ia menyampaikan perubahan struktur industri, integrasi perdagangan global, digitalisasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan dan daya saing membuat Kadin perlu memiliki kelembagaan yang lebih relevan dan adaptif.

Komisi VI DPR RI menargetkan pembahasan RUU Kadin bersama pemerintah dapat rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →