Poin penting
- Rina Sa'adah meminta Kemenhut mempertahankan badak jawa di Ujung Kulon.
- Hashim Djojohadikusumo mengusulkan pemindahan sebagian badak jawa ke Alas Purwo.
- Rina menuntut transparansi hasil evaluasi kematian badak jawa bernama Musofa.
Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk tetap mempertahankan badak jawa di habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, sebagaimana dilaporkan ANTARA Yogyakarta. Dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta tersebut, Rina menyatakan dukungannya agar satwa langka itu tetap berada di Ujung Kulon. Sikap tersebut disampaikan untuk menanggapi wacana pemerintah yang berencana memindahkan badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Sebelumnya, pada 12 November 2026, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan gagasan pemindahan sebagian populasi badak jawa dari Ujung Kulon menuju Alas Purwo. Langkah mitigasi itu diusulkan untuk melindungi badak jawa dari berbagai risiko kepunahan karena bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa, dan tsunami.
Baca juga Pakar: Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Dibentuk Bertahap
Menanggapi wacana relokasi tersebut, Media Indonesia melaporkan bahwa Rina menilai upaya konservasi seharusnya difokuskan pada penguatan ekosistem asli di Banten, bukan dengan memindahkan satwa ke wilayah baru. Menurut legislator yang bermitra langsung dengan Kemenhut itu, pemerintah perlu memprioritaskan tiga aspek utama guna menjaga kelestarian satwa endemik tersebut di Ujung Kulon.
Untuk memastikan efektivitas perlindungan di lapangan, Rina meminta Kemenhut segera melaporkan perkembangan terkini konservasi badak jawa kepada Komisi IV DPR, mencakup kondisi habitat, pemantauan populasi, serta kebutuhan anggaran untuk memperkuat patroli. Selain soal anggaran, Rina menuntut transparansi dari Kemenhut terkait hasil evaluasi kematian badak jawa bernama Musofa yang gagal bertahan hidup pascapemindahan. Media Indonesia mencatat penegasan Rina bahwa catatan kegagalan tersebut wajib menjadi acuan sebelum pemerintah mengambil kebijakan berisiko tinggi terhadap keselamatan satwa.
Sementara itu, Republika melaporkan bahwa Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta rencana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon dilakukan melalui pertimbangan yang matang. Pigai mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kelestarian alam serta perlindungan masyarakat lokal di sekitar taman nasional tersebut.
Berdasarkan pengalamannya menangani berbagai kasus ketika menjadi komisioner Komnas HAM, Pigai meyakini rencana pemindahan masyarakat maupun satwa kerap berkaitan dengan kepentingan bisnis, demikian laporan Republika. Ia khawatir pemindahan satwa justru berkaitan dengan kepentingan bisnis yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat maupun ekosistem setempat.












Komentar