Poin penting
- Tarif honor disesuaikan dengan standar harga atau rate card masing-masing personel.
- Polemik muncul dari temuan ICW tentang pengadaan jasa influencer di Natuna.
Presenter Deddy Mahendra Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten merilis video klarifikasi terkait tudingan kerja sama grup The Dudas Minus One dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Klarifikasi ini dilakukan karena opini publik yang berkembang liar dan menyudutkan mereka, menurut SindoNews.
Desta mengaku tertekan oleh hujatan warganet yang mengganggu ketenteraman orang-orang terdekatnya, termasuk keluarga dan anak-anak. Ia menjelaskan bahwa dampak isu tersebut sudah cukup berpengaruh secara personal.
Ariel NOAH membantah persepsi bahwa dana miliaran rupiah tersebut masuk sepenuhnya ke kantong pribadi atau hanya untuk membiayai satu konten semata. Menurut SindoNews, nominal tersebut meliputi berbagai rincian teknis operasional dan produksi di bawah naungan manajemen RANS Entertainment. Ariel menegaskan bayaran yang diterima personel merupakan bagian tersendiri dari keseluruhan anggaran pekerjaan, bukan honor murni.
Desta menambahkan bahwa tarif yang dikenakan disesuaikan dengan standar harga atau rate card masing-masing personel. Ia menyebut honor yang diterima sama seperti bayaran profesional pada umumnya di dunia hiburan. Mereka juga menjelaskan bahwa kerja sama tersebut memiliki sejumlah komponen anggaran dan output konten. Terkait rincian anggaran dan mekanisme kerja sama, mereka meminta pihak RANS serta KKP memberikan penjelasan lebih lanjut agar informasi tidak menimbulkan kesalahpahaman, menurut Suara.
Ariel mengungkap alasan ketertarikan mereka menjalin kerja sama dengan KKP. Dalam Viva, ia menceritakan pengalaman saat mengunjungi Rote, Nusa Tenggara Timur. Di sana, Ariel mendapatkan informasi mengenai program swasembada garam dengan target produksi lima juta ton per tahun. Gading Marten menambahkan bahwa wilayah tersebut strategis karena berada di kawasan terluar Indonesia dan berbatasan dengan negara tetangga.
Polemik ini bermula dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai paket pengadaan "Jasa Publikasi Influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna" dalam anggaran tahun 2026. Temuan ICW menjadi sorotan setelah mencuat ke publik mengenai dugaan pengadaan jasa influencer oleh kementerian menggunakan APBN.












Komentar