Poin penting
- Pemerintah melarang perusahaan memotong jatah cuti tahunan karyawan yang mengikuti jadwal cuti bersama.
- UU tersebut menegaskan bahwa cuti bersama ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan pekerja.
- Pelanggaran terhadap hak cuti dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II.
Pemerintah melarang perusahaan memotong jatah cuti tahunan karyawan yang mengikuti jadwal cuti bersama. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana dilaporkan Lombok Post.
UU tersebut menegaskan bahwa cuti bersama ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan pekerja. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 118 ayat (5) yang mewajibkan pemberi kerja memberikan cuti tahunan minimal 12 hari kerja bagi karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026
Pelanggaran terhadap hak cuti dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II. Sanksi ini berlaku untuk pelanggaran Pasal 118 ayat (1), ayat (2), atau ayat (5). Pelaksanaan cuti tahunan selanjutnya diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, menurut Suara.











Komentar