Poin penting
- BGN batasi biaya operasional dapur maksimal Rp3 ribu per penerima manfaat.
- Komponen kendaraan tidak lagi diperhitungkan dalam biaya operasional program MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyesuaikan biaya operasional dan skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis. Juru Bicara BGN Tysa Novenny menyatakan penyesuaian ini di Jakarta pada Rabu untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan lebih efisien, akuntabel, dan sesuai dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BGN menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur sebesar Rp3.000 per penerima manfaat. Penetapan ini menggantikan mekanisme sebelumnya yang menggunakan sistem at cost tanpa plafon, yang berpotensi menimbulkan pengeluaran melampaui pagu anggaran negara. Seluruh komponen pembiayaan, termasuk biaya operasional, bahan baku, serta insentif ketersediaan dan mutu layanan, kini dihitung berdasarkan periode satu bulan penuh.
Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026
Insentif fasilitas SPPG juga mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya mitra menerima tarif harian tetap sebesar Rp6 juta, kini pemerintah menerapkan insentif sebesar Rp2.000 per penerima manfaat. Besaran ini dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG.
Selain itu, BGN menegaskan bahwa komponen kendaraan tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari biaya operasional. Sejak awal pelaksanaan program, penyediaan kendaraan distribusi, bangunan dapur, peralatan memasak, dan peralatan makan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mitra.
Pagu anggaran untuk penyediaan makanan ditetapkan sebesar Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar. Tysa Novenny menambahkan bahwa penyesuaian pembiayaan harus diimbangi dengan pengelolaan operasional SPPG yang optimal.











Komentar