Poin penting
- Dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo diancam serius bagi negara
- Bamsoet desak usut kelemahan sistem pengawasan yang memungkinkan penyadapan
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo, menegaskan dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto merupakan ancaman serius bagi negara. Ia mendesak kasus tersebut diusut secara cepat, objektif, independen, dan transparan dalam batas perlindungan rahasia negara.
Menurut Bamsoet di Jakarta pada Rabu (4/11/2026), proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pencarian pihak yang diduga terlibat, tetapi juga harus membongkar kemungkinan adanya kelemahan sistem yang memungkinkan penyadapan terjadi. Ia menekankan bahwa publik berhak mengetahui bagaimana sistem bisa ditembus, siapa yang memiliki akses, mekanisme pengawasannya, serta mengapa sistem peringatan dini gagal mencegah kejadian tersebut.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik berdasarkan laporan Detik. Salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dua tersangka lainnya ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Persoalan ini menyangkut pelanggaran privasi kepala negara, keamanan nasional, integritas aparat penegak hukum, dan kredibilitas sistem pengawasan negara.










Komentar