Poin penting
- Bapanas terbitkan moratorium izin edar beras fortifikasi.
- 25 dari 27 merek beras fortifikasi melanggar ketentuan.
- Potensi kerugian konsumen mencapai Rp89 triliun.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan moratorium penghentian sementara penerbitan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk produk beras fortifikasi. Langkah ini diambil setelah pengawasan menemukan 25 dari 27 merek dagang yang beredar tidak memenuhi persyaratan administrasi, mutu, dan kandungan gizi. Dari 25 merek bermasalah tersebut, kepemilikan berasal dari 11 produsen berbeda.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa moratorium merupakan instruksi langsung untuk melindungi masyarakat. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menjelaskan kebijakan ini berlaku hingga tata kelola diperkuat dan pelaku usaha memenuhi standar yang berlaku. Fokus utama penguatan meliputi jaminan terhadap kernel fortifikan, yaitu butiran beras buatan mengandung vitamin dan mineral yang dicampurkan ke beras reguler.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Temuan ini dilaporkan kepada Polri dengan dugaan pelanggaran terkait nilai gizi yang tidak sesuai klaim produsen. Dua produsen dengan sembilan merek telah masuk penyidikan oleh Satgas Pangan Polri.
Sebelumnya, Katadata melaporkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan dugaan penyimpangan beras fortifikasi berpotensi menimbulkan kerugian sekitar Rp71,9 triliun per tahun, sedangkan beras premium Rp98 triliun. Total potensi kerugian dari kedua jenis beras mencapai Rp169,9 triliun atau hampir Rp170 triliun. Untuk beras premium, pemerintah bersama Satgas Pangan Polri, Bapanas, dan pemerintah daerah menemukan sekitar 39,75% atau setara 12,2 juta ton dari total yang beredar diduga tidak memenuhi standar mutu. Satgas Pangan Polri juga menetapkan sedikitnya 39 tersangka dari 38 perkara terkait dugaan penyimpangan sektor beras.
Selama masa moratorium, Bapanas akan terus membina Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam proses verifikasi dan pengawasan guna memastikan setiap produk kembali mendapatkan izin edar benar-benar memenuhi standar keamanan dan kecukupan gizi. Bapanas juga menjajaki penetapan otoritas pemerintah yang bertanggung jawab memverifikasi kernel fortifikan. Saat ini, Bapanas masih melakukan koordinasi bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).










Komentar