Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Bos Pajak soal Wacana Batas PTKP Mau Dinaikkan: Sudah Tinggi

Foto dari laporan CNBC Indonesia: Bos Pajak soal Wacana Batas PTKP Mau Dinaikkan: Sudah Tinggi
Foto: CNBC Indonesia

Poin penting

  • PTKP Indonesia setara 67 persen PDB per kapita.
  • Aturan baru PTKP tidak berlaku Januari 2027.
  • Kemenkeu siap kajian ulang jika ada arahan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan bahwa penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di Indonesia saat ini sudah berada pada level yang tinggi. Ia menjelaskan bahwa besaran PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan setara dengan 67 persen dari produk domestik bruto (PDB) per kapita dan mencapai tujuh kali garis kemiskinan.

Bimo menambahkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan PTKP relatif tinggi dibandingkan anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Group of 20 (G20). Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan merumuskan kebijakan fiskal tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu.

Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar

Meski demikian, Bimo menyatakan kesiapan Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian ulang apabila ada arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pernyataan ini merespons wacana pemerintah sebelumnya mengenai penyesuaian batas PTKP yang direncanakan berlaku pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengonfirmasi adanya pembaruan batas PTKP untuk tahun 2027. Namun, dalam pernyataannya pada Kamis (5/11/2026), Airlangga menegaskan bahwa pembahasan belum selesai sehingga aturan baru tidak akan diberlakukan pada Januari 2027. Kemungkinan penerapan aturan baru tersebut baru akan dilakukan setelah bulan Januari.

DEK: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menilai PTKP Indonesia sudah tinggi dan siap mengkaji ulang jika ada arahan. SUBTOPAN: Kebijakan Pajak

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →