Poin penting
- Bulog nonaktifkan enam pegawai terkait dugaan penyalahgunaan beras.
- Perusahaan bentuk Satgas Khusus Penertiban Program CBP.
- Pengawasan diperketat termasuk pada mitra Rumah Pangan Kita.
Perum BULOG menonaktifkan enam pegawai dan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas) setelah dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh oknum mitra di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Langkah ini diambil sebagai respons atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lokasi distribusi tersebut.
Penonaktifan keenam pegawai dilakukan sebagai bagian dari penanganan internal dan pemeriksaan lebih lanjut. Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menegaskan bahwa langkah penonaktifan ini merupakan tindakan preventif sekaligus bentuk tanggung jawab moral perusahaan dalam menjaga integritas proses investigasi yang sedang berlangsung, sebagaimana dilaporkan JPNN.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengendalian distribusi, BULOG juga membentuk Satgas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satgas tersebut bertugas memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan agar potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin.
Penguatan pengawasan yang diperketat juga mencakup penataan dan evaluasi terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat, seperti disebutkan Jawa Pos. BULOG menekankan pentingnya kepatuhan seluruh mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah, menurut laporan Jawa Pos.
Perusahaan menyatakan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang. BULOG siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas, sebagaimana disampaikan Suara. Langkah penertiban dan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP ini bertujuan memastikan program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.










Komentar