Poin penting
- Pelaksanaan kebijakan dana cadangan pesangon bagi pekerja belum dapat dipastikan.
- Pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola, besaran dana, maupun mekanisme penyimpanan DCP.
- Kabar kewajiban pengusaha menyetor dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar.
Ketentuan Dana Cadangan Pesangon (DCP) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberi kepastian pembayaran pesangon saat pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah masih menunggu penyusunan aturan turunan dari undang-undang tersebut.
Yassierli menyebut aturan teknis mengenai DCP masih dalam tahap penyusunan. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan besaran dana maupun mekanisme penyimpanannya.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Pemerintah juga belum menentukan lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon perusahaan. Menurut Yassierli, proses menuju penetapan lembaga pengelola masih panjang karena rincian aturannya harus disusun terlebih dahulu melalui peraturan turunan.
Ia membantah kabar bahwa pemerintah sudah menunjuk lembaga tertentu sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Kewajiban perusahaan menyimpan dana pesangon di lembaga tertentu juga belum dapat dipastikan. Yassierli menegaskan informasi di media sosial soal kewajiban pengusaha menyetorkan dana tersebut kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan informasi yang tidak benar.
Dalam menggodok peraturan turunan tersebut, pemerintah akan melibatkan pengusaha dan pekerja melalui mekanisme partisipasi bermakna atau meaningful participation. Yassierli menyebut pemerintah akan menampung saran dari seluruh pihak, termasuk kalangan pengusaha seperti Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
Pemerintah juga akan berkonsultasi dengan DPR, Presiden, serta Menteri Koordinator terkait. Yassierli menyatakan setiap perkembangan kebijakan itu akan disampaikan secara resmi setelah melewati tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.










Komentar