Poin penting
- Danantara membantah telah ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja.
- Pemerintah hingga saat ini belum menetapkan lembaga pengelola dana cadangan pesangon.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membantah telah ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga membantah kabar di media sosial yang menyebut pengusaha wajib menyetor dana cadangan pesangon kepada BPI Danantara, menurut laporan CNBC Indonesia.
Tim Komunikasi Danantara Indonesia dikutip pada Senin (16/11/2026) menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon seperti yang diberitakan. Menurut laporan SindoNews, Danantara menegaskan belum menerima mandat maupun penugasan terkait pengelolaan dana tersebut.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Danantara Indonesia menyatakan menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja. Perlindungan tersebut termasuk melalui pengaturan penyediaan dana cadangan pesangon.
Menurut SindoNews, pemerintah hingga saat ini belum menetapkan lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola dana tersebut. Kemnaker juga menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola DCP. Sebelumnya, Kemnaker menegaskan informasi di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetor dana cadangan pesangon kepada Danantara tidak benar.
Isu tersebut bermula dari rencana Kemnaker terkait adanya lembaga khusus pengelola DCP. Menurut laporan Republika, Indah mengatakan langkah ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Kebijakan dana cadangan pesangon pekerja ini tertuang dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Indah menjelaskan, ketentuan tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan.
Pemerintah juga memberikan toleransi waktu transisi kewajiban DCP selama dua tahun, lanjut Indah menurut laporan Republika.










Komentar