Poin penting
- Denny menyebut sikap Gibran sebagai pembangkangan konstitusi.
- MA menyatakan surat penyetaraan ijazah Gibran batal demi hukum.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah. Menurut Denny kepada wartawan pada Selasa (3/11/2026), sikap Gibran yang tetap tidak berkenan mundur merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Detik melaporkan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran. MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
IDN Times melaporkan bahwa MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak dapat menemukan dokumen yang menjelaskan Gibran sudah lulus SMA. Selanjutnya, MA pada 30 Oktober 2026 menyebut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran batal. Dalam pandangan Denny, hal tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi karena dua putusan itu menunjukkan Gibran tidak lagi memenuhi syarat pendidikan sebagai Wakil Presiden.
Lebih lanjut, IDN Times melaporkan bahwa jika Gibran tidak bersedia mundur, konsekuensi lainnya adalah pemberhentian. Denny menyebut kini sudah ada sejumlah kelompok yang meminta kepada DPR agar segera memakzulkan Gibran.











Komentar