Poin penting
- Putusan MA dan MK sudah berkekuatan hukum tetap.
- Denny menyebut langkah Gibran ke PTUN sebagai pembangkangan.
- Denny meminta Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah SMA sebagai langkah yang keliru. Ia menegaskan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, sehingga tidak lagi membuka ruang bagi upaya hukum lanjutan.
Menurut Denny, sikap Gibran untuk tetap melawan melalui jalur hukum tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap putusan MA dan MK. Ia berpendapat bahwa setelah adanya putusan kedua lembaga tersebut, Gibran seharusnya menunjukkan sikap patuh terhadap hukum dengan menyatakan mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Denny juga menyarankan Gibran untuk mengundurkan diri daripada melakukan upaya hukum lainnya.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Denny menyoroti pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto, menyayangkan pernyataan Gibran yang seolah menjalankan perintah presiden untuk menempuh jalur hukum di PTUN. Mengenai rencana pengajuan Peninjauan Kembali (PK), Denny menegaskan Gibran tidak memiliki hak karena tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.
Di sisi lain, Gibran mengaku tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan namun hendak melawan ke PTUN. Ia sebelumnya mengaku akan fight di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Gibran juga mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal.











Komentar