Poin penting
- Ditjen Imigrasi belum terima permohonan pencegahan Tito Karnavian.
- Kasus penyadapan menyasar Presiden dan tokoh publik lainnya.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko membantah adanya isu pencekalan ke luar negeri terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menegaskan belum menerima permohonan pencegahan dari aparat penegak hukum (APH). Klarifikasi disampaikan melalui status WhatsApp pada Senin (9/11/2026) sebagai tanggapan pertanyaan wartawan.
Nama Tito Karnavian dan mantan Kapolri Idham Azis ramai dicari di internet. Keduanya dikaitkan dengan kasus penyadapan yang menyeret Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Isu ini viral saat APH mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Tito tidak hadir dalam pertemuan 10 mantan Kapolri dengan Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (8/11). Namun, ia hadir dalam rapat terbatas dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/11). Kehadirannya membantah kabar bahwa keberadaannya tidak diketahui.
Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan dirinya tidak lagi mengurusi kepolisian sejak menjabat sebagai Kapolri ke-23 hingga 2019. Ia kini berfokus menjalankan tugas sebagai menteri dalam negeri.
Menurut Republika, Kepala Bareskrim Komjen Asep Safruddin menyebut kabar tentang peran inisial TK dan IA dalam kasus tersebut sebagai informasi bodong.
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Penyadapan dilakukan terhadap Presiden, mantan presiden, pemimpin parpol, menteri, pengusaha, media, aktivis, dan LSM. Salah satu tersangka, SU, dijadikan tersangka namun tidak ditahan karena terkena stroke.
Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan pencegahan bepergian hanya dilakukan jika ada permohonan dari institusi penegak hukum. Hingga saat ini, tidak ada permintaan seperti itu untuk Tito Karnavian.










Komentar