Poin penting
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta harus mengantisipasi perkembangan teknologi dan perubahan ekosistem industri kreatif.
- Pembaruan regulasi ini diarahkan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak moral dan ekonomi para pencipta karya.
- Regulasi baru tidak hanya mengatur Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di bidang musik, tetapi juga membuka pengaturan bagi bidang ciptaan lainnya.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta harus mengantisipasi perkembangan teknologi dan perubahan ekosistem industri kreatif. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar dalam keterangan yang dilaporkan oleh LPP RRI.
Hermansyah menjelaskan bahwa diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) merupakan langkah penting untuk mematangkan RUU Hak Cipta yang merupakan inisiatif DPR RI. Pembaruan regulasi ini diarahkan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak moral dan ekonomi para pencipta karya.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Regulasi baru tidak hanya mengatur Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di bidang musik, tetapi juga membuka pengaturan bagi bidang ciptaan lainnya. Hermansyah mencontohkan bahwa keberadaan LMK di sektor musik diperlukan karena ekosistemnya luas, melibatkan banyak pencipta dan pelaku industri.
Pemerintah mengusulkan penguatan ekonomi pencipta melalui sejumlah perlindungan hak cipta dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Usulan tersebut mencakup pengaturan public lending right, resale right, hak ekonomi perusahaan pers, hingga tanggung jawab platform digital.
"Pemerintah telah menyiapkan 1.117 butir DIM sebagai bahan pembahasan RUU Hak Cipta," kata Hermansyah menyampaikan pengantar FGD. Dalam DIM, pemerintah juga mengusulkan public lending right atau hak remunerasi bagi pencipta atas peminjaman karya mereka melalui perpustakaan atau lembaga peminjaman publik. Selain itu, terdapat usulan resale right yang memberikan hak ekonomi bagi pencipta untuk memperoleh bagian dari hasil penjualan kembali karya seni tertentu.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Hak Cipta Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan FGD yang digelar DJKI sebagai kesempatan untuk memahami substansi usulan pemerintah sebelum memasuki pembahasan DIM secara lebih mendalam.










Komentar