Poin penting
- Doli dorong parpol segera bertemu bahas status Gibran.
- MA nyatakan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah.
- Pembentukan pansus untuk Gibran di DPR dianggap tidak relevan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong para pimpinan partai politik segera menggelar pertemuan untuk menentukan sikap atas polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini didorong oleh putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah, sehingga menambah urgensi pembahasan di kalangan elite politik.
Menurut Doli, keberadaan dua putusan dari lembaga peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA, menjadi alasan utama bagi para pimpinan partai untuk segera membicarakan langkah yang perlu diambil. Ia menyebut putusan MA membuat pembicaraan antara pimpinan partai semakin mendesak karena persoalan persyaratan calon wakil presiden kini memasuki tahap yang lebih serius.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Mahkamah Agung dalam putusannya pada Jumat (30/10) mengabulkan kasasi gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan Sekolah Menengah Atas milik Gibran sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024. Putusan MA sejalan dengan pertimbangan MK terhadap perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Doli mengaku terkejut dengan putusan MA yang tiba-tiba dikeluarkan. Ia menegaskan bahwa putusan kedua lembaga peradilan tersebut tidak bisa diabaikan oleh elite politik. Sorotan publik kini semakin mengarah kepada DPR untuk melihat langkah yang akan diambil setelah adanya dua putusan tersebut.
Kendati demikian, Doli menyebut pembentukan hak angket, hak interpelasi, hingga panitia khusus (pansus) untuk Wapres Gibran di DPR RI sudah tidak relevan. Ia menekankan bahwa pertemuan pimpinan partai harus dilakukan karena isu ini tidak bisa dibiarkan atau diabaikan begitu saja.











Komentar