Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Doli Golkar Sebut Wapres Gibran Bisa Mundur atau Dimakzulkan

Ahmad Doli mendorong DPR gunakan hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan Gibran menyusul putusan MA-MK soal ijazah.

Foto dari laporan Detik: Doli Golkar Sebut Wapres Gibran Bisa Mundur atau Dimakzulkan
Foto: Detik

Poin penting

  • Doli sepakat DPR gunakan hak menyatakan pendapat.
  • Putusan MA batalkan surat keterangan penyetaraan.
  • Sidang DPR mulai 10 November 2026.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan pihaknya setuju jika DPR langsung menggunakan hak menyatakan pendapat terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini mengacu pada putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memastikan Gibran tidak memiliki ijazah SMA sederajat serta surat keterangan penyetaraan telah dibatalkan, menurut Fajar.

Ahmad Doli menjelaskan bahwa proses politik di DPR akan masuk pada mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C ketika anggota parlemen mengambil kesimpulan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat. Ia mengungkapkan sudah banyak diskusi mengenai desakan pemakzulan Gibran baik antarpimpinan partai politik hingga fraksi-fraksi di DPR, menurut Fajar.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Anggota Fraksi Partai Golkar itu menegaskan langkah DPR mengacu pada tuntutan berbagai elemen masyarakat agar DPR tidak diam terkait putusan MA dan MK, menurut Fajar. Doli juga menyebutkan respons dari partai lain terkait hak menyatakan pendapat DPR ini positif, menurut Detik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan parlemen segera memproses usulan pemakzulan setelah DPR memasuki masa sidang pada Selasa, 10 November 2026, menurut IDN Times. Syarat penggunaan hak menyatakan pendapat untuk memberhentikan wakil presiden harus diusulkan minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi, menurut IDN Times.

Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri, meskipun permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon, menurut IDN Times. MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut, menurut IDN Times.

Advokat senior Denny Indrayana mendesak Gibran segera mundur dari jabatan wakil presiden, menurut IDN Times. Doli menyebut mekanisme pergantian sudah ada aturannya dengan dasar empat syarat antara lain karena diberhentikan atau tidak memenuhi syarat, menurut Detik.

Dasco menyebutkan sampai saat ini prosesnya masih sebatas pembahasan informal antarfraksi di DPR dan DPR masih menunggu salinan resmi dari putusan MA terkait suket ijazah Gibran, menurut Detik. Masa reses DPR sendiri akan berakhir besok, menurut Detik.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →