Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

DPR Dengar Masukan Hampir 60 Elemen Masyarakat terkait RUU Perampasan Aset

Foto dari laporan Fajar: Komisi III DPR Percepat RUU Perampasan Aset, Libatkan Mahasiswa dan Advokat
Foto: Fajar

Poin penting

  • RDPU RUU Perampasan Aset digelar di Kompleks Parlemen Senayan.
  • DPR sudah dengar masukan hampir 60 elemen masyarakat.

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026).

Habiburokhman menjelaskan bahwa pihaknya telah mendengar masukan dari hampir 60 elemen masyarakat dan berencana menggelar sekitar 23 RDPU lagi. "Jadi total mungkin ada 80-an elemen masyarakat kami dengar (masukannya)," ujarnya.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Menurut Suara, riset komprehensif terhadap 78 negara yang mengadopsi mekanisme ini menunjukkan hampir seluruhnya menghadapi permasalahan krusial. Suara melaporkan contoh di Inggris di mana Assets Recovery Agency dibubarkan karena biaya operasional 65 juta euro melebihi hasil pemulihan aset sebesar 23 juta euro. Suara juga mencatat di Italia, penyitaan aset melumpuhkan sektor usaha dan menghantam perekonomian nasional.

Habiburokhman meminta pencerahan mengenai amatan internasional agar tidak salah langkah atau sekadar mengikuti tren. "Supaya kita tidak salah langkah dalam membuat undang-undang, tidak asal mengikuti tren, tidak asal mengikuti yang dipaksakan oleh negara-negara lain, tetapi membuat undang-undang yang memang kita butuhkan dan sesuai kondisi bangsa kita," ujar Habiburokhman kepada Metro TV.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →