Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

DPR RI Mendesak BPK Jelaskan Dasar WTP Kemenhut di Tengah Potensi Denda Tambang

DPR mendesak BPK jelaskan WTP Kemenhut terkait potensi denda tambang Rp104,43 triliun

Foto dari laporan Viva Jakarta: Potensi Denda Tambang Jadi Sorotan, DPR Minta BPK Jelaskan WTP Kemenhut
Foto: Viva Jakarta

Poin penting

  • DPR minta BPK jelaskan dasar WTP Kemenhut
  • Estimasi denda administratif mencapai Rp104,43 triliun
  • Area terdampak seluas 67.125,41 hektare

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan dasar pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Kehutanan. Desakan ini disampaikan karena adanya estimasi denda administratif hingga Rp104,43 triliun yang status pencatatan dan pengungkapannya dipersoalkan dalam laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Menurut Viva Jakarta, potensi penerimaan negara tersebut berasal dari perhitungan denda administratif terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan (PPKH). Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025, area yang dihitung seluas 67.125,41 hektare. Aktivitas ini berkaitan dengan 569 keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh 480 pemegang izin.

Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026

Hanan menekankan bahwa opini WTP tidak berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan kementerian bebas dari persoalan. Ia meminta BPK menjelaskan bagaimana persoalan denda tersebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kehutanan. Selain itu, Hanan juga mendorong penelusuran terhadap proses pencatatan dan penagihan denda administratif yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →