Poin penting
- DPR minta BPK jelaskan dasar WTP Kemenhut
- Estimasi denda administratif mencapai Rp104,43 triliun
- Area terdampak seluas 67.125,41 hektare
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan dasar pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Kehutanan. Desakan ini disampaikan karena adanya estimasi denda administratif hingga Rp104,43 triliun yang status pencatatan dan pengungkapannya dipersoalkan dalam laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Menurut Viva Jakarta, potensi penerimaan negara tersebut berasal dari perhitungan denda administratif terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan (PPKH). Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025, area yang dihitung seluas 67.125,41 hektare. Aktivitas ini berkaitan dengan 569 keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh 480 pemegang izin.
Baca juga BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Seluruh DKI Jakarta pada 22 November 2026
Hanan menekankan bahwa opini WTP tidak berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan kementerian bebas dari persoalan. Ia meminta BPK menjelaskan bagaimana persoalan denda tersebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kehutanan. Selain itu, Hanan juga mendorong penelusuran terhadap proses pencatatan dan penagihan denda administratif yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).











Komentar