Poin penting
- Masa persidangan kembali dibuka setelah anggota menjalani masa reses sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026 untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan.
- Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 berlangsung pada pukul 09.30 WIB, menurut SindoNews.
- Setelah itu, Komisi III akan melanjutkan rapat panitia kerja (Panja) RUU Perampasan Aset untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama perwakilan pemerintah.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna DPR Ke-11 pada pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa. Masa persidangan kembali dibuka setelah anggota menjalani masa reses sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026 untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan. Ketua DPR RI Puan Maharani akan menyampaikan pidato dalam rapat tersebut.
Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 berlangsung pada pukul 09.30 WIB, menurut SindoNews. Selain rapat paripurna, DPR RI juga akan menggelar rapat-rapat di sejumlah komisi. Komisi V DPR RI akan menggelar rapat dengan Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta Rektor Universitas Gajah Mada dan Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM).
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dr Suhardi Sumomuljono dan Prof Marjan Miharja untuk mendengarkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Setelah itu, Komisi III akan melanjutkan rapat panitia kerja (Panja) RUU Perampasan Aset untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama perwakilan pemerintah.
Menyikapi putusan kasasi Mahkamah Agung, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie meminta pimpinan partai politik yang memiliki fraksi di DPR RI untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat mengenai proses pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden RI, menurut SindoNews. Menurut Jimly, pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan kasasi Mahkamah Agung bisa menjadi pegangan hukum untuk segera memproses langkah politik hukum tersebut di parlemen.
"Supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini, gitu loh. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama 3 tahun," kata Jimly.











Komentar