Pimpinan DPR RI telah menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026), menurut laporan Suara. Dua legislator asal Riau, Kamila Sari dari Fraksi Partai Golkar dan Syahrul Aidi Mazaat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), turut menandatangani usulan tersebut.
Daftar penandatangan mencakup total 120 orang dari delapan fraksi yang ada, dengan Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak sebanyak 28 anggota, sebagaimana disampaikan oleh Suara melalui Riauonline. Langkah pertama dalam proses ini adalah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir, menurut Viva Jakarta.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, lembaga legislatif selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, menurut Viva Jakarta. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, menyatakan bahwa usulan HMP untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran tidak bisa hanya bermodal pertarungan politik, menurut Viva Jakarta.
Wayan menegaskan bahwa usulan HMP tersebut berangkat dari polemik ijazah SMA Gibran serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait penyetaraan pendidikan, menurut Viva Jakarta.











Komentar