Poin penting
- Dudung tegaskan penyadapan eks Kapolri adalah pelanggaran hukum.
- Polri tetapkan empat tersangka kasus penyadapan ilegal.
- Tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob Depok.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan praktik penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya.
Menko Polkam menyatakan bahwa penyadapan terhadap kepala negara tanpa dasar kepentingan penegakan hukum adalah perbuatan yang melanggar aturan. "Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara," kata Dudung saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Kasus dugaan spionase ilegal ini resmi memasuki babak baru setelah Kepolisian Republik Indonesia menetapkan tersangka. Pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Para tersangka tersebut adalah mantan Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.
Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, penyidik kembali menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka. Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi empat orang. Pada tanggal yang sama, kepolisian mengumumkan bahwa mereka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Penyadapan terhadap kepala negara tanpa dasar dan kepentingan penegakan hukum menjadi sorotan publik setelah kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri terungkap. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman sebagai bagian dari respons atas perkembangan terbaru kasus ini.










Komentar