Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Duma Panggabean Laporkan Dugaan Penggelapan Warisan ke Polda Metro Jaya

Duma Panggabean melaporkan dugaan penggelapan 17 sertifikat tanah warisan kepada Polda Metro Jaya setelah upaya musyawarah gagal.

Foto dari laporan JPNN: Duma Panggabean Laporkan Dugaan Penggelapan Warisan ke Polda Metro Jaya
Foto: JPNN

Poin penting

  • Duma melaporkan dugaan penggelapan warisan ke Polda Metro Jaya.
  • Laporan disampaikan kuasa hukum Juniver Girsang pada 2 November.

Duma Antaran Natiar Panggabean melaporkan dugaan penggelapan dan keterangan palsu dalam akta autentik terkait 17 sertifikat tanah warisan kepada Polda Metro Jaya. Laporan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Juniver Girsang, pada Senin (2/11), sebagaimana dilaporkan JPNN.

Sengketa ini melibatkan penguasaan aset peninggalan orang tua yang meninggalkan empat anak dengan hak masing-masing seperempat bagian harta. Sebelumnya, perkara ini telah bergulir melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung pada 1 Juli 2024 menetapkan kekuatan hukum tetap bahwa setiap anak berhak atas seperempat bagian harta peninggalan.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

BP, putra mendiang Jenderal TNI (Purn.) Maraden Panggabean, menjadi subjek laporan pidana karena diduga menguasai 17 sertifikat tersebut. Upaya musyawarah keluarga menemui jalan buntu sebelum Duma mengambil langkah hukum. Sebelum melapor ke kepolisian, para ahli waris telah menyurati Presiden, DPR RI, dan Menteri Luar Negeri untuk meminta perlindungan hukum atas sikap BP yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Agung, menurut Viva Banten.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan Eksekusi pada 21 Agustus 2026 yang memerintahkan penarikan paksa 17 sertifikat dari tangan BP, berdasarkan data Viva Banten. Puncak kekecewaan terjadi ketika salah satu aset berupa tanah seluas 3.610 meter persegi di Kota Medali dibongkar dan dijual sepihak oleh BP, juga menurut Viva Banten.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →