Poin penting
- Duma melaporkan dugaan penggelapan warisan ke Polda Metro Jaya.
- Laporan disampaikan kuasa hukum Juniver Girsang pada 2 November.
Duma Antaran Natiar Panggabean melaporkan dugaan penggelapan dan keterangan palsu dalam akta autentik terkait 17 sertifikat tanah warisan kepada Polda Metro Jaya. Laporan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Juniver Girsang, pada Senin (2/11), sebagaimana dilaporkan JPNN.
Sengketa ini melibatkan penguasaan aset peninggalan orang tua yang meninggalkan empat anak dengan hak masing-masing seperempat bagian harta. Sebelumnya, perkara ini telah bergulir melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung pada 1 Juli 2024 menetapkan kekuatan hukum tetap bahwa setiap anak berhak atas seperempat bagian harta peninggalan.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
BP, putra mendiang Jenderal TNI (Purn.) Maraden Panggabean, menjadi subjek laporan pidana karena diduga menguasai 17 sertifikat tersebut. Upaya musyawarah keluarga menemui jalan buntu sebelum Duma mengambil langkah hukum. Sebelum melapor ke kepolisian, para ahli waris telah menyurati Presiden, DPR RI, dan Menteri Luar Negeri untuk meminta perlindungan hukum atas sikap BP yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Agung, menurut Viva Banten.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan Eksekusi pada 21 Agustus 2026 yang memerintahkan penarikan paksa 17 sertifikat dari tangan BP, berdasarkan data Viva Banten. Puncak kekecewaan terjadi ketika salah satu aset berupa tanah seluas 3.610 meter persegi di Kota Medali dibongkar dan dijual sepihak oleh BP, juga menurut Viva Banten.










Komentar