Poin penting
- Enam saksi mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK.
- Permohonan masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026.
- Empat tersangka jenderal polisi ditetapkan dalam kasus ini.
Enam saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan terhadap Presiden RI yang ditangani Bareskrim Polri mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan tersebut telah diterima oleh LPSK dan kini masih dalam tahap penelaahan sejak 6 November 2026.
Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa proses penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami para saksi. Penelaahan ini mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," kata Achmadi pada Selasa (10/11/2026).
Dalam menjalankan tahapan evaluasi, LPSK berkoordinasi intensif dengan tim penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami kondisi dan kebutuhan perlindungan pemohon. LPSK juga akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh para saksi.
Seiring perkembangan proses hukum, Achmadi membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan. Hingga Selasa (10/11/2026), status permohonan keenam saksi tersebut masih dalam proses penelaahan di LPSK.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data, dan akses ilegal terhadap nomor Presiden dan pejabat negara lainnya. Para tersangka adalah eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Menurut Jawa Pos, keempat tersangka tersebut merupakan jenderal polisi aktif. Tiga dari mereka menjalani penahanan di Mako Brimob Polri.
Penyadapan diduga dilakukan sejak 2025 terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Untuk menghilangkan jejak digital, para tersangka memerintahkan penghapusan file hasil sadapan dan jejak log pada sistem komputer LIMS pada Oktober 2026.
Antara melaporkan bahwa tersangka SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri dan memberikan izin untuk penyadapan serta penghapusan hasil penyadapan. IDN Times mencatat bahwa motif penyadapan belum diketahui.










Komentar