Poin penting
- Enam saksi mengajukan perlindungan ke LPSK sejak 6 November 2026.
- Empat tersangka ditetapkan dalam kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo.
Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan dari enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketua LPSK Achmadi mengonfirmasi bahwa permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak Jumat, 6 November 2026.
Dalam proses penelaahan, LPSK berkoordinasi dengan tim penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara. Achmadi menjelaskan penelaahan dilakukan untuk mengukur tingkat urgensi perlindungan berdasarkan pertimbangan penting keterangan saksi, ancaman yang dihadapi, serta kondisi khusus saksi maupun korban. Pertimbangan ini mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Perkara ini menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat Polri lainnya. Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahri Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Menurut TV One, penahanan telah dilakukan terhadap tiga tersangka berinisial LSP, EH, dan AS di Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Namun, penahanan terhadap tersangka SU belum dapat dilakukan karena kondisinya sakit pascastroke. Metro TV melaporkan bahwa para tersangka melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Suara menyebutkan pembentukan tim khusus untuk mengusut dugaan tindak pidana akses ilegal terhadap tokoh negara termasuk Presiden Prabowo. Ancaman pidana dalam perkara tersebut disebut mencapai 10 tahun penjara.
LPSK menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum. Achmadi menambahkan lembaga terus memantau penanganan perkara tersebut.










Komentar