Poin penting
- Federasi Futsal Indonesia (FFI) secara resmi mengajukan surat keberatan kepada PSSI terkait Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
- Dalam keterangan resmi FFI, surat keberatan itu turut ditembuskan kepada FIFA dan AFC.
- Ketua Umum FFI periode 2024–2028 Michael Victor Sianipar menegaskan bahwa kepengurusannya tetap sah, beroperasi penuh, dan memiliki dasar hukum untuk menjalankan organisasi.
Federasi Futsal Indonesia (FFI) secara resmi mengajukan surat keberatan kepada PSSI terkait Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Surat keputusan tersebut menetapkan penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI)/FFI.
Dalam keterangan resmi FFI, surat keberatan itu turut ditembuskan kepada FIFA dan AFC. FFI menguraikan lima persoalan yang dinilai menjadi cacat formil dan materiil dalam penerbitan SK PSSI tersebut.
Baca juga Dejan/Felisha Gagal ke Final Hong Kong Open 2026
Ketua Umum FFI periode 2024–2028 Michael Victor Sianipar menegaskan bahwa kepengurusannya tetap sah, beroperasi penuh, dan memiliki dasar hukum untuk menjalankan organisasi. Ia menyatakan mandat kepemimpinan tersebut berasal dari Kongres Luar Biasa (KLB) FFI pada 3 Oktober 2024 serta diperkuat oleh SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.
Michael menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan maupun pemberhentian Ketua Umum FFI merupakan wewenang mutlak Kongres FFI. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI 2025.
Sebagai solusi penyelesaian, FFI mendesak PSSI mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 dan menjaga status quo organisasi. FFI juga meminta PSSI menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB beserta Berita Acara Rapat Exco PSSI tertanggal 28 Agustus 2026 untuk proses verifikasi.
Apabila upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan, FFI menyatakan penyelesaian persoalan dapat dilanjutkan melalui Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). Langkah itu mengacu pada ketentuan dalam Pasal 91 ayat (3) Statuta PSSI 2025.










Komentar