Poin penting
- Gerindra minta usut pemberi perintah penyadapan Presiden Prabowo.
- Tiga jenderal Polri ditetapkan sebagai tersangka penyadapan.
Partai Gerindra mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan membongkar pihak yang memberikan perintah hingga penyandang dana di balik kasus tersebut. Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai penetapan tersangka oleh kepolisian merupakan bukti prinsip persamaan di hadapan hukum, namun pengusutan tidak boleh berhenti pada para pelaku eksekutor.
Sugiat menekankan bahwa penyadapan kepala negara bukan sekadar pelanggaran etik atau kejahatan siber biasa, melainkan persoalan serius yang menyangkut keamanan informasi dan stabilitas pemerintahan. Ia meminta aparat menyelidiki kemungkinan keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor eksternal dalam mengakses data sensitif kepresidenan.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka: eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Ketiganya dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Menurut IDN Times, roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo tetap berjalan solid, fokus, dan efektif.
Menurut Metro TV, ketiga tersangka ditahan di Rutan Mabes Polri. Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan kepada Viva bahwa penetapan tersangka terkait kasus penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kepada CNN Indonesia bahwa kasus ini tidak terindikasi berkaitan dengan makar. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri juga menegaskan kepada CNN Indonesia bahwa tindakan tersebut murni perbuatan oknum dan bukan kebijakan kepolisian.










Komentar