Poin penting
- Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan pada Kamis (12/11/2026) seperti dilaporkan Viva.
- "Mundur tidak menghapus fakta hukum.
- Guntur menyebut hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Istana maupun Gibran sendiri mengenai pengunduran diri tersebut, sebagaimana dikutip Viva.
Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menegaskan bahwa proses hukum pidana terkait persoalan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka harus tetap berjalan meskipun ia benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan pada Kamis (12/11/2026) seperti dilaporkan Viva.
"Mundur tidak menghapus fakta hukum. Putusan MA soal suket ijazah tetap berdiri," kata Guntur. Ia juga menyatakan sepakat dengan pandangan Mahfud MD bahwa proses pidana tidak boleh berhenti hanya karena proses politik telah selesai.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Guntur menyebut hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Istana maupun Gibran sendiri mengenai pengunduran diri tersebut, sebagaimana dikutip Viva. Apabila pengunduran diri itu benar terjadi, Guntur mengatakan MPR wajib mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden paling lambat 60 hari sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Melalui akun X pribadinya @GunRomli, Guntur meminta publik mewaspadai kemungkinan munculnya narasi yang menggambarkan Gibran sebagai korban politik jika ia mundur, seperti dilansir Fajar. Ia menekankan bahwa persoalan yang dihadapi Gibran justru berkaitan dengan konsekuensi hukum dari polemik dokumen pendidikannya.
Guntur menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ia menyebut MK pada Oktober 2026 telah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran. Sementara itu, ia juga menyinggung putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran batal demi hukum.











Komentar