Poin penting
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11).
- Kontan melaporkan bahwa delapan fraksi di DPR RI mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan.
- Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden paling lambat 60 hari.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11). Surat pengunduran diri itu diserahkan di Lanud Halim.
Kontan melaporkan bahwa delapan fraksi di DPR RI mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan. Usulan HMP ini diajukan oleh 120 anggota DPR RI pada Rabu siang.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Anggota DPR RI Muhammad Khozin menjelaskan bahwa jika pengunduran diri Gibran telah resmi, maka usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan karena kehilangan objek. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden paling lambat 60 hari.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui kabar mengenai surat pengunduran diri Gibran. Muzani juga belum dapat memastikan langkah yang akan diambil MPR, termasuk kemungkinan digelarnya sidang istimewa.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya menghormati langkah mundur Gibran. Dasco berharap langkah yang diambil wakil presiden sudah diperhitungkan matang untuk kebaikan bangsa dan negara. Langkah pengunduran diri ini dilakukan usai tekanan politik terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai ijazah SMA Gibran.
Prabowo sebelumnya memberikan saran agar Gibran memperjuangkan persoalan tersebut melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).











Komentar