Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Gugatan Uji Materi Pembalut ke Mahkamah Konstitusi

Bernita Matondang ajukan uji materi UU Pajak ke MK agar pembalut bebas PPN

Foto dari laporan Viva: Buntut Pembalut Kena PPN, Seorang Perempuan Gugat UU Pajak ke MK Menuntut Keadilan
Foto: Viva

Poin penting

  • Seorang warga bernama Bernita Matondang mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
  • Bernita menggugat Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya.
  • Pemohon menyatakan pembalut merupakan produk yang dibutuhkan untuk mengelola menstruasi secara higienis.

Seorang warga bernama Bernita Matondang mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonannya, ia meminta pembalut menstruasi dimasukkan sebagai barang kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Permohonan tersebut terdaftar pada Senin (2/11/2026) dengan nomor perkara 406/PUU-XXIV/2026.

Bernita menggugat Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya. Ketentuan ini mengatur pembebasan pajak atas barang dan jasa strategis termasuk kebutuhan pokok masyarakat. Namun, dalam daftar tersebut, pembalut belum tercantum sebagai barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Gugatan ini diajukan karena produk pembalut tidak disebutkan secara eksplisit dalam barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN, menurut CNBC Indonesia.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Pemohon menyatakan pembalut merupakan produk yang dibutuhkan untuk mengelola menstruasi secara higienis. Ia juga membandingkan kebijakan pengenaan pajak terhadap pembalut di Indonesia dengan beberapa negara lain. Misalnya, Malaysia memberlakukan kebijakan pajak penjualan (sales tax) 0% untuk pembalut, tampon, hingga pembalut tipis (panty liner), sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia.

Sementara itu, tarif PPN untuk barang nonmewah ditetapkan sebesar 12%, dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, menurut Investor ID. Inge menegaskan bahwa pengenaan PPN atas pembalut bukan merupakan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan atau atas menstruasi, melainkan bagian dari sistem PPN yang berlaku atas konsumsi barang sesuai dengan ketentuan perpajakan, menurut Investor ID.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →