Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Hasto: Hak Menyatakan Pendapat DPR Terhadap Gibran Pilihan Paling Rasional

PDIP menilai hak menyatakan pendapat DPR terhadap Gibran sebagai langkah paling rasional.

Foto dari laporan Detik: Hasto: Hak Menyatakan Pendapat DPR Terhadap Gibran Pilihan Paling Rasional
Foto: Detik

Poin penting

  • Pernyataan ini disampaikan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (9/11/2026).
  • Hasto menjelaskan bahwa partainya mendengarkan berbagai aspirasi dari para guru besar maupun masyarakat sipil.
  • Dalam pernyataannya, Hasto menyoroti isu akrobat hukum terkait syarat berijazah SMA serta penyalahgunaan kekuasaan akibat ambisi politik untuk mendukung Gibran saat itu.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pilihan paling rasional. Pernyataan ini disampaikan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (9/11/2026).

Hasto menjelaskan bahwa partainya mendengarkan berbagai aspirasi dari para guru besar maupun masyarakat sipil. Ia menyebut sudah ada dialog lintas fraksi di DPR terkait wacana tersebut. Menurut Hasto, banyak pihak mengusulkan hak menyatakan pendapat sebagai respons atas persoalan yang muncul terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Dalam pernyataannya, Hasto menyoroti isu akrobat hukum terkait syarat berijazah SMA serta penyalahgunaan kekuasaan akibat ambisi politik untuk mendukung Gibran saat itu. Ia menegaskan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan dan instrumen ini penting bagi pelaksanaan hak-hak di DPR RI.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat yang digunakan Gibran dalam mengurus surat penyetaraan pendidikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019. Informasi ini dilaporkan oleh Detik.

Kemudian, pada 30 Oktober, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut diketok oleh majelis hakim yang dipimpin Ketua Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Laporan mengenai keputusan Mahkamah Agung ini juga berasal dari Detik.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →