Poin penting
- 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan HMP pemakzulan Gibran.
- HMP akan berlanjut hingga status Gibran mundur atau dimundurkan jelas.
Proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan berlanjut dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 12 November 2026. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa hak menyatakan pendapat tersebut akan terus bergulir hingga status Gibran sebagai wakil presiden menjadi jelas, apakah ia mundur atau dimundurkan dari jabatannya. Pernyataan ini disampaikan Mardani melalui akun X pribadinya dan dikutip oleh Fajar.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani pengajuan HMP terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa mengonfirmasi bahwa total 120 anggota dari masing-masing pengusung yang menandatangani usulan tersebut. Agenda pengumuman usulan ini dijadwalkan masuk dalam rapat paripurna menyusul pengajuan pada Rabu, 11 November 2026.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, mengatakan kepada Fajar bahwa semua fraksi telah mendukung HMP tersebut. Ia menjelaskan bahwa minimal dua pertiga anggota DPR harus hadir dari total 580 anggota. Jika jumlah suara mencukupi 260, maka proses pemakzulan akan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam UU MD3, jika pihak yang menjadi objek pemakzulan menyatakan mengundurkan diri di tengah proses, pemakzulan bisa tidak dilanjutkan.
Pengunduran diri Gibran sebelumnya dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menurut laporan Fajar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan kepada Fajar bahwa Gibran mengutarakan keinginan untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo pada Selasa pagi. Sikap PKS sejalan dengan dukungan terhadap penggunaan HMP dalam menyikapi polemik ini, sebagaimana dilaporkan Fajar. Mardani Ali Sera sebelumnya menyebut Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat dan terdapat indikasi perbuatan tercela.
Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober menyatakan persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan SMA, menurut Antara. Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan memerintahkan pencabutannya, menurut Antara. Situasi ini membuat tak ada satu partai pun yang mau melawan arus putusan MK dan MA karena pasti akan menimbulkan gelombang resistensi rakyat luas, menurut Antara. Perkara ini juga menguji mutu verifikasi pencalonan, menurut Antara.
Komisi III DPR juga meminta keterangan Komisi III terkait tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan maupun dikendalikan oleh para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, menurut Harian Jogja.











Komentar