Poin penting
- Perpres No 107 Tahun 2026 mengatur sistem pengadaan energi nasional.
- Mekanisme impor beralih dari tender ke kerja sama langsung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perusahaan swasta tidak diwajibkan mengimpor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan gas liquefied petroleum gas (LPG) melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas. Pernyataan ini disampaikan kepada CNN Indonesia, yang juga melaporkan bahwa Bahlil belum dapat mengungkapkan negara mana yang menjadi target impor komoditas migas oleh Lemigas.
Kebijakan pengadaan satu pintu tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026. Menurut laporan Investor ID, skema ini bertujuan memangkas rantai birokrasi sekaligus memperkuat peran negara dalam mengamankan pasokan energi. Pemerintah kini berperan langsung dalam menjalin kerja sama dan melakukan negosiasi dengan negara-negara pemasok energi, sehingga mengakhiri keterlibatan perusahaan perantara dalam mekanisme pengadaan sebelumnya.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Perpres Nomor 107 Tahun 2026 mengubah mekanisme pengadaan yang sebelumnya bertumpu pada tender antarbadan usaha atau skema bisnis-ke-bisnis (B-to-B). Sistem baru menerapkan kerja sama langsung antarpemerintah (G-to-G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (G-to-B). Melalui perubahan ini, BLU Lemigas menjadi pihak yang mengurus dan menjembatani proses pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG.
Mekanisme satu pintu memungkinkan pemerintah menyederhanakan prosedur impor dan menjalin kontrak pasokan energi dalam jangka panjang. Kehadiran Lemigas dalam proses pengadaan diharapkan bisa memperkuat posisi tawar Indonesia serta menjadikan negara lebih fleksibel dalam memilih sumber energi.










Komentar