Poin penting
- Sebanyak 74,1 persen responden mendukung rencana integrasi tarif jalan tol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
- Pemerintah tengah menyelesaikan harmonisasi rancangan peraturan menteri sebagai landasan pelaksanaan integrasi tarif tol.
- Koridor logistik spesifik menjadi fokus dalam rencana penyelarasan tarif ini.
Sebanyak 74,1 persen responden mendukung rencana integrasi tarif jalan tol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Temuan ini berasal dari survei daring Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) yang dibahas dalam diskusi kelompok terarah bertajuk “Rencana Integrasi Jalan Tol Wilayah Jabodetabek” di Jakarta pada Kamis (22/10/2026), seperti dilaporkan JPNN. Penerimaan kuat tersebut terlihat dari respons kelompok logistik maupun komuter rutin pengguna akses tol.
Pemerintah tengah menyelesaikan harmonisasi rancangan peraturan menteri sebagai landasan pelaksanaan integrasi tarif tol. Sony Sulaksono Wibowo, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, menyatakan bahwa proses penyiapan regulasi ini ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Setelah selesai, peraturan tersebut akan ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum untuk menjadi dasar implementasi integrasi. Menurut keterangan yang dikutip SindoNews, pembangunan jalan tol telah dirancang sebagai satu jaringan melalui Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Nasional 2020–2040.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Koridor logistik spesifik menjadi fokus dalam rencana penyelarasan tarif ini. Tol Cibitung–Cilincing, Jakarta–Cikampek, dan Tol Akses Tanjung Priok (ATP) disebut sebagai contoh penting koridor yang mendapat perhatian. Penyelarasan tarif pada ruas-ruas tersebut diharapkan dapat memperlancar angkutan barang dari kawasan industri menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
Namun, kebijakan tarif juga memerlukan pertimbangan teknis yang lebih mendalam. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), M. M. Gibran Sesunan, menilai bahwa kebijakan tarif perlu mempertimbangkan fungsi dan tujuan pembangunan setiap ruas, bukan semata-mata berdasarkan golongan kendaraan. Pendekatan seragam dinilai belum cukup mengakomodasi perbedaan antara ruas berorientasi logistik dengan ruas yang terutama melayani perjalanan penumpang.
Sementara itu, Ahmad Sugiono, Perwakilan DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, mengingatkan bahwa biaya logistik dibentuk oleh banyak faktor. Ia menjelaskan bahwa tarif tol merupakan salah satu komponen biaya yang memengaruhi margin usaha logistik di tengah persaingan harga.










Komentar