Poin penting
- Keringanan PBJT film nasional mencapai 50 persen di bioskop Jakarta.
- Sekitar 80 persen rumah produksi film Indonesia beroperasi di Jakarta.
- Jakarta memiliki lebih dari 100 lokasi syuting dengan karakter beragam.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku industri perfilman menggelar serangkaian kegiatan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat industri film nasional dan kota sinema internasional. Rangkaian acara tersebut dimulai pada 20 Oktober 2026, meliputi Jakarta Film Summit 2026, Jakarta Film Week 2026, Jakarta Scouting Days, serta pertemuan dengan Motion Picture Association (MPA), seperti dilaporkan Tribunnews.
Gubernur Pramono Arief menegaskan bahwa sekitar 80 persen rumah produksi dan pembuat film di Indonesia beroperasi di Jakarta. Kota ini menyediakan lebih dari 100 lokasi syuting dengan karakter beragam, mulai dari kawasan bersejarah Kota Tua hingga pusat bisnis modern di SCBD.
Untuk mendukung ekosistem tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerapkan dua langkah utama. Pertama, pemberian keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen untuk tontonan film nasional yang diputar di bioskop Jakarta. Kedua, pembentukan Jakarta Film Commission (JFC) yang menghadirkan layanan Filming in Jakarta. Layanan ini memudahkan pelaku industri dalam mengakses informasi lokasi syuting, mengurus perizinan, serta mengoordinasikan kebutuhan produksi film dan audiovisual.
Potensi pengembangan industri ini sejalan dengan kontribusi sektor ekonomi kreatif di Jakarta. Sektor tersebut mencapai Rp410,56 triliun atau 11,16 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.
Dalam konteks festival, penyelenggaraan tahun keenam dengan tema ENCOUNTERS menghadirkan 157 karya film dari 59 negara, menurut IDN Times. Langkah-langkah kebijakan dan infrastruktur ini bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri perfilman di ibu kota.












Komentar