Poin penting
- 26 laporan sengketa masuk ke Pemkab Bekasi.
- Mediasi difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Bekasi.
- Pelantikan dijadwalkan pada Rabu (4/11).
Pemerintah Kabupaten Bekasi menggandeng Kejaksaan Negeri setempat untuk membantu menangani sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2026 yang melibatkan puluhan laporan pengaduan masyarakat pasca-pencoblosan pada Minggu (20/9). Langkah ini diambil setelah 26 laporan sengketa masuk ke pemerintah daerah, tersebar di 15 dari 154 desa yang menggelar pilkades tahun ini.
Bantuan penanganan dilakukan melalui pengajuan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Jaksa kemudian bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi sengketa.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Hudaya memastikan bahwa proses hukum maupun mediasi tidak akan mengganggu jadwal pelantikan kepala desa terpilih. Pelantikan tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu (4/11) mendatang.
Forum mediasi bukan upaya menghalangi masyarakat menempuh jalur hukum, melainkan langkah strategis menyelesaikan persoalan dengan menjaga kondusifitas wilayah.











Komentar