Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Jaksa Dilibatkan Dalam Penanganan Sengketa Pilkades di Bekasi

Foto dari laporan JPNN: Jaksa Dilibatkan Dalam Penanganan Sengketa Pilkades di Bekasi
Foto: JPNN

Poin penting

  • 26 laporan sengketa masuk ke Pemkab Bekasi.
  • Mediasi difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Bekasi.
  • Pelantikan dijadwalkan pada Rabu (4/11).

Pemerintah Kabupaten Bekasi menggandeng Kejaksaan Negeri setempat untuk membantu menangani sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2026 yang melibatkan puluhan laporan pengaduan masyarakat pasca-pencoblosan pada Minggu (20/9). Langkah ini diambil setelah 26 laporan sengketa masuk ke pemerintah daerah, tersebar di 15 dari 154 desa yang menggelar pilkades tahun ini.

Bantuan penanganan dilakukan melalui pengajuan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Jaksa kemudian bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi sengketa.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Hudaya memastikan bahwa proses hukum maupun mediasi tidak akan mengganggu jadwal pelantikan kepala desa terpilih. Pelantikan tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu (4/11) mendatang.

Forum mediasi bukan upaya menghalangi masyarakat menempuh jalur hukum, melainkan langkah strategis menyelesaikan persoalan dengan menjaga kondusifitas wilayah.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →