Poin penting
- Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK) menolak pengaturan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment ke dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
- Yupen menjelaskan penolakan tersebut didasari tiga hal: konstitusi dan hak asasi manusia, sistematika ekosistem hukum serta asas legalitas, dan realitas transnasional.
- Dalam RDPU, Yupen menegaskan bahwa dirinya pro terhadap pemberantasan korupsi namun tidak pro terhadap illicit enrichment.
Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK) menolak pengaturan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment ke dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Penolakan ini disampaikan perwakilan JAMAK, Yupen Hadi, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Yupen menjelaskan penolakan tersebut didasari tiga hal: konstitusi dan hak asasi manusia, sistematika ekosistem hukum serta asas legalitas, dan realitas transnasional. Ia menilai konsep ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak dirumuskan secara cermat. Menurut Yupen, ketidakwajaran kekayaan seseorang tidak sama dengan harta hasil tindak pidana.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Dalam RDPU, Yupen menegaskan bahwa dirinya pro terhadap pemberantasan korupsi namun tidak pro terhadap illicit enrichment. Ia menyoroti Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang perlindungan hak milik dan Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan kepastian hukum yang adil. Yupen khawatir aturan ini membuka ruang perampasan harta secara sewenang-wenang dan menggeser asas praduga tidak bersalah.
Menurut laporan Detik, Yupen menyatakan konsep ini bisa membuat aparat penegak hukum tak perlu lagi melewati proses pembuktian yang ada. Sementara itu, menurut Suara, Yupen menyoroti potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum jika batasan kewenangan tidak diperjelas.
Ahli Kebijakan Publik sekaligus Direktur Eksekutif Open Parliament Institute, Yadi Surya Diputra, juga memberikan masukan. Menurut Suara, Yadi menegaskan sistem hukum positif Indonesia sudah baik dan lengkap dalam penegakan hukum terkait perampasan aset dan beban pembuktian terbalik. Mekanisme perampasan hasil kejahatan telah diatur dalam KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, hingga UU Narkotika.
Yadi menambahkan aturan beban pembuktian terbalik dan penanganan aset tanpa pemilik termuat dalam UU TPPU dan UU Tipikor. Ia menekankan penetapan pencucian uang dan perampasan aset harus didahului adanya tindak pidana asal. Yadi mengingatkan pembentukan undang-undang baru harus melalui kajian mendalam, bukan hanya desakan publik.










Komentar