Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

JAMAK Tolak Illicit Enrichment Masuk RUU Perampasan Aset

Foto dari laporan Detik: Rapat di DPR, JAMAK Usul Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset
Foto: Detik

Poin penting

  • Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK) menolak pengaturan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment ke dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
  • Yupen menjelaskan penolakan tersebut didasari tiga hal: konstitusi dan hak asasi manusia, sistematika ekosistem hukum serta asas legalitas, dan realitas transnasional.
  • Dalam RDPU, Yupen menegaskan bahwa dirinya pro terhadap pemberantasan korupsi namun tidak pro terhadap illicit enrichment.

Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK) menolak pengaturan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment ke dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Penolakan ini disampaikan perwakilan JAMAK, Yupen Hadi, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Yupen menjelaskan penolakan tersebut didasari tiga hal: konstitusi dan hak asasi manusia, sistematika ekosistem hukum serta asas legalitas, dan realitas transnasional. Ia menilai konsep ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak dirumuskan secara cermat. Menurut Yupen, ketidakwajaran kekayaan seseorang tidak sama dengan harta hasil tindak pidana.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Dalam RDPU, Yupen menegaskan bahwa dirinya pro terhadap pemberantasan korupsi namun tidak pro terhadap illicit enrichment. Ia menyoroti Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang perlindungan hak milik dan Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan kepastian hukum yang adil. Yupen khawatir aturan ini membuka ruang perampasan harta secara sewenang-wenang dan menggeser asas praduga tidak bersalah.

Menurut laporan Detik, Yupen menyatakan konsep ini bisa membuat aparat penegak hukum tak perlu lagi melewati proses pembuktian yang ada. Sementara itu, menurut Suara, Yupen menyoroti potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum jika batasan kewenangan tidak diperjelas.

Ahli Kebijakan Publik sekaligus Direktur Eksekutif Open Parliament Institute, Yadi Surya Diputra, juga memberikan masukan. Menurut Suara, Yadi menegaskan sistem hukum positif Indonesia sudah baik dan lengkap dalam penegakan hukum terkait perampasan aset dan beban pembuktian terbalik. Mekanisme perampasan hasil kejahatan telah diatur dalam KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, hingga UU Narkotika.

Yadi menambahkan aturan beban pembuktian terbalik dan penanganan aset tanpa pemilik termuat dalam UU TPPU dan UU Tipikor. Ia menekankan penetapan pencucian uang dan perampasan aset harus didahului adanya tindak pidana asal. Yadi mengingatkan pembentukan undang-undang baru harus melalui kajian mendalam, bukan hanya desakan publik.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →