Poin penting
- Belanda menolak mekanisme perampasan aset tanpa putusan pengadilan.
- Narendra Jatna menghadiri RDPU bersama Komisi III DPR RI.
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi III DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Menurut Detik, Narendra Jatna menjelaskan bahwa Inggris bahkan telah meninggalkan penerapan mekanisme tersebut lantaran sifatnya yang abusif. Ia juga menyinggung penggunaan mekanisme serupa di Australia yang dipicu oleh kasus geng motor. Selain itu, Narendra menyebutkan bahwa Belanda menilai mekanisme ini berpotensi memicu kesewenang-wenangan.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Narendra Jatna menambahkan bahwa Amerika Serikat pernah menggunakan pendekatan ini pada era 1990-an untuk menangani kasus kartel kokain Pablo Escobar. Langkah tersebut diambil karena keluarga dan relasi masih menikmati hasil kejahatan narkotika meskipun Escobar telah dipidana. Sebelumnya, konsep ini digunakan di Inggris pada abad pertengahan untuk kasus pengkhianatan terhadap raja.
Berbeda dengan kedua negara tersebut, Belanda menolak penerapan mekanisme sejak awal karena memandang hal itu memicu kesewenang-wenangan. Belanda menganut pendekatan bahwa perampasan aset harus melalui mekanisme pidana. Narendra Jatna menekankan pentingnya putusan pengadilan untuk mencegah penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan, kata Antara. Ia menyatakan perlu dipertimbangkan pendekatan yang paling sesuai untuk Indonesia.










Komentar