Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Jimly: UUD 1945 Tidak Wajibkan Wapres Pengganti Gibran dari Partai Pengusung

Foto dari laporan Viva: Jimly: UUD 1945 Tak Wajibkan Wapres Pengganti Gibran dari Partai Pengusung
Foto: Viva

Poin penting

  • UUD 1945 tidak mewajibkan wapres pengganti dari partai pengusung.
  • Presiden berhak mengusulkan dua kandidat wapres kepada MPR.
  • Syarat partai hanya berlaku jika presiden dan wapres kosong.

Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Undang Dasar (UUD) 1945 tidak mewajibkan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik pengusung.

Menurut Jimly, pengisian kekosongan kursi wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Jimly menilai ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) keliru karena menganalogikan situasi kekosongan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Seperti dilaporkan JPNN, bagian penjelasan UU MD3 menyebutkan bahwa calon wakil presiden yang diajukan harus berasal dari partai pengusung. Namun, Jimly memaparkan bahwa syarat usulan dari partai politik hanya berlaku jika terjadi kekosongan dua jabatan sekaligus sesuai Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →