Poin penting
- UUD 1945 tidak mewajibkan wapres pengganti dari partai pengusung.
- Presiden berhak mengusulkan dua kandidat wapres kepada MPR.
- Syarat partai hanya berlaku jika presiden dan wapres kosong.
Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Undang Dasar (UUD) 1945 tidak mewajibkan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik pengusung.
Menurut Jimly, pengisian kekosongan kursi wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Jimly menilai ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) keliru karena menganalogikan situasi kekosongan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Seperti dilaporkan JPNN, bagian penjelasan UU MD3 menyebutkan bahwa calon wakil presiden yang diajukan harus berasal dari partai pengusung. Namun, Jimly memaparkan bahwa syarat usulan dari partai politik hanya berlaku jika terjadi kekosongan dua jabatan sekaligus sesuai Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945.











Komentar