Poin penting
- Putusan MA dan MK soal ijazah Gibran sudah final dan mengikat.
- Menko Yusril menyatakan tidak ada peluang hukum lagi di PTUN.
- Kabakom membantah saran Presiden untuk berjuang di PTUN.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan membantah kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Klarifikasi resmi tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.
Syahganda menegaskan pandangan hukum Presiden sepenuhnya sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) mengenai sengketa ijazah Wapres sudah bersifat final dan mengikat.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Pernyataan ini dilontarkan setelah Gibran mengatakan Presiden memberikan saran agar dirinya terus berjuang di pengadilan untuk menyelesaikan isu ijazah. Gibran juga menambahkan bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Menko Yusril sebelumnya menegaskan tidak ada celah atau upaya hukum susulan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Ia menyebut tidak ada gunanya melanjutkan perkara ke PTUN karena peluang hukumnya sudah habis.
Syahganda menjelaskan kepada IDN Times bahwa arahan Presiden adalah yang diutarakan oleh Menko Yusril terkait proses hukum lanjutan. Ia menyebutkan Yusril dipanggil Presiden ke dalam Istana lalu disuruh konferensi pers untuk menyatakan tidak ada peluang bagi Gibran di PTUN.
Gibran ditemui di Istana Wapres pada Selasa, 10 November 2026, dan menyampaikan saran tersebut. Sebelumnya, ia menemui Presiden Prabowo pada pagi hari tanggal yang sama untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wapres.











Komentar