Poin penting
- Pembebasan diberikan secara jabatan sehingga masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus ke kantor Samsat atau Bapenda.
- Masyarakat dapat mengecek informasi dan kewajiban perpajakan melalui kanal resmi Bapenda DKI Jakarta serta memanfaatkan kanal pembayaran yang telah disediakan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2026 yang resmi diterbitkan pada 28 Oktober 2026.
Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menyatakan pembebasan berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang selama periode kebijakan. Pembebasan diberikan secara jabatan sehingga masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus ke kantor Samsat atau Bapenda. Pelaksanaannya dilakukan melalui penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Masyarakat dapat mengecek informasi dan kewajiban perpajakan melalui kanal resmi Bapenda DKI Jakarta serta memanfaatkan kanal pembayaran yang telah disediakan. Lusiana menjelaskan langkah ini memberikan ruang bagi warga menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.










Komentar