Poin penting
- KAI batalkan impor KRL bekas dari Jepang.
- Usia rata-rata KRL bekas mencapai 28 tahun.
- Keselamatan jadi prioritas utama pembatalan impor.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) memutuskan membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Keputusan ini diambil setelah manajemen mempertimbangkan usia armada yang rata-rata mencapai 28 tahun serta risiko keselamatan dan kompleksitas perawatannya, seperti dilaporkan SindoNews.
Ia menyatakan, "Prioritas kami itu keselamatan atau safety. Jangan sampai faktor keselamatan ini terabaikan karena kami hanya mau mengangkut volume."
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Sebelumnya, KAI memiliki beberapa opsi untuk memenuhi kebutuhan armada. Bobby menjelaskan bahwa dalam satu bulan terakhir, perusahaan mempertimbangkan tiga opsi. Namun, setelah pembahasan bersama jajaran manajemen, KAI akhirnya memilih dua opsi saja, yaitu mengoptimalkan produksi INKA dan memperpanjang usia pakai armada yang tersedia, menurut SindoNews. Bobby menambahkan bahwa salah satu pertimbangan utama adalah usia kereta yang dinilai sudah terlalu tua dengan rata-rata umur 28 tahun. Pihak KAI juga telah menurunkan tim untuk melakukan pengecekan detail ke negara asal kereta tersebut, sebagaimana disebutkan JPNN.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama karbon kehutanan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM). Kerja sama ini dibahas di sela agenda Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP31 UNFCCC) di Paviliun Indonesia, Antalya, Turkiye, menurut Antara.
Di sektor pangan, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bersama para mantan dirut mengikrarkan komitmen mewujudkan swasembada pangan Indonesia tanpa impor. Komitmen ini dicapai melalui penguatan cadangan, penyerapan produksi, serta stabilitas pangan nasional, berdasarkan laporan Antara.
Dalam bidang keuangan, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal dengan modus penipuan investasi yang merugikan masyarakat, demikian dilaporkan Antara.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pihaknya bersama regulator lain terus melanjutkan reformasi tata kelola pasar modal Indonesia. Langkah ini dilakukan menjelang laporan penyesuaian indeks MSCI, menurut Antara.










Komentar